Dia bahkan mengatakan, jika hanya mengandalkan Puskesmas dan RS milik pemerintah seperti data milik Kemenkes, bisa saja program vaksinasi COVID-19 baru selesai terlaksana setelah delapan tahun.
“Ah aku kapok, nggak mau dua kali ketipu. Aku lihat semua (data fasilitas kesehatan), ya ternyata enggak sih. Itu 60 persen nggak cukup. Kalau Bandung bisa nyuntiknya (jumlah RS dan Puskesmas banyak),” kata Budi.
“Tapi begitu di Puncak Jaya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari atau delapan tahun baru selesai (vaksinasi COVID-19) karena fasilitasnya nggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:Beredar Foto Bencana Longsor di Cikijing, BPBD Majalengka: Itu Foto 2 Tahun LaluLongsor di Blok Cipadung Dampak Curah Hujan yang Tinggi di 2 Kabupaten
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, program vaksinasi COVID-19 seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari satu tahun. Sebab, menurut perhitungannya, Indonesia memiliki sarana kesehatan dan vaksinator yang memadai, salah satunya adalah keberadaan 10.000 puskesmas.
“Kita punya kekuatan kurang lebih 30.000 vaksinator, ada kurang lebih 10.000 Puskesmas, ada kurang lebih 3.000 rumah sakit yang bisa kita gerakan. Negara lain nggak punya Puskesmas, kita miliki,” kata Jokowi dalam acara yang digelar Kompas secara virtual, Kamis (21/1/2021).
Jokowi juga menambahkan, jika satu vaksinator dapat menyuntik vaksin kepada 30 orang per hari, maka total penduduk yang sudah disuntik vaksin dalam satu hari bisa mencapai satu juta.
“Ini angka yang besar sekali, ini kekuatan kita ada di sino. Oleh sebab itu, terus kita dorong. Ini kenapa pernah saya bilang sebetulnya tidak ada setahun harusnya vaksinasi bisa kita selesaikan,” tegasnya. (*)
