CARUBAN NAGARI-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku kapok tertipu data milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kala menjalankan program vaksinasi COVID-19.
Baca: Risma Akui Data Keluarga Penerima Manfaat hingga 40 Daerah di Indonesia Bermasalah
Menurutnya, data dari kementerian yang sekarang dipimpinnya itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Akibatnya, hal itu menghambat strategi vaksinasi COVID-19 yang sudah dipersiapkan pemerintah.
Baca Juga:Beredar Foto Bencana Longsor di Cikijing, BPBD Majalengka: Itu Foto 2 Tahun LaluLongsor di Blok Cipadung Dampak Curah Hujan yang Tinggi di 2 Kabupaten
“Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya, supaya tidak salah. Saya sudah kapok nggak mau lagi pakai datanya Kementerian Kesehatan,” ujar Budi seperti dikutip dari acara diskusi ‘Vaksin dan Kita’ di kanal YouTube PRMN SuCi, Sabtu (23/1/2021).
Budi mengatakan, ketimbang memakai data dari Kemenkes, dia lebih memilih menggunakan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai lebih sesuai kondisi di lapangan. Data milik KPU ini akan dijadikan sebagai acuan untuk pendataan penerima vaksin COVID-19.
Apalagi, KPU baru saja selesai menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Desember 2020. Sehingga, data dari KPU, menurut Budi lebih aktual.
“Aku ambil datanya KPU. Sudah lah kita ambil KPU manual, kemarin kan baru pemilihan (Pilkada serentak 2020), itu yang paling current (terkini). Jadi aku ambil data KPU basenya untuk rakyat (usia) di atas 17 tahun,” ungkap Budi.
Dalam acara dialog tersebut, Budi membeberkan beberapa kekacauan data yang dimiliki Kemenkes. Misalnya, data soal jumlah puskesmas dan rumah sakit (RS) untuk pelaksanaan program vaksinasi COVID-19.
Budi mengaku, berdasarkan data Kemenkes yang disodorkan kepadanya, secara agregat disebutkan total jumlah puskesmas dan RS milik pemerintah sangat cukup untuk melaksanakan program vaksinasi. Bahkan dengan data itu, Kemenkes cukup percaya diri tidak melibatkan RS milik swasta untuk membantu.
“Ini dibilang secara agregat cukup jumlah puskesmas sama RS buat nyuntik (vaksinasi COVID-19). RS pemerintah aja, nggak usah ngelibatin RS Pemda, tidak usah bikin dengan RS swasta, cukup,” kata Budi.
Baca Juga:Bencana Longsor, Jalan Kuningan-Ciamis PutusNuha Anak Indigo asal Brebes, Kenapa Disebut Indigo?
Namun, setelah dia menelusuri data fasilitas kesehatan mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, terungkap bahwa sarana kesehatan yang ada tidak mencukupi.