Pada 13 Februari 1946, penumpasan terhadap PKI diawali dengan penyerbuan pos-pos pertahanan yang telah dikuasai dan kemudian bergerak menuju Hotel Ribberink.
Pasukan gabungan dari TRI bergerak dari berbagai jurusan untuk mengepung kedudukan pemberontak di markasnya. Hujan peluru berhamburan dan berhasil melumpuhkan PKI hingga menyerah.
Pada akhirnya pada 14 Februari 1946, pimpinan PKI djojobojo Mr. Mohammad Joesoeph dan Mr. Soeprapto ditangkap dan kemudian diajukan ke Pengadilan Tentara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tulis Djamhari dalam Komunisme di indonesia (2009).
Baca Juga:Makam Ki Talka di Bawah Pohon Beringin Kebon Blimbing, Ada Sosok Rambut Gimbal Bermata MerahPesantren Gebang Tinatar Masa Kyai Kasan Besari yang Menurunkan Santri Sulaiman Jamaluddin, Cucu Pangeran Hadiraja, Sultan Kasepuhan Cirebon
Dalam hal ini menurut Ahmad Mansyur Sruyanegara dalam Api Sejarah 2 (2010), mengatakan bahwa kudeta yang dilakukan PKI di Cirebon dalam penulisan Sejarah Indonesia tidak dinilai sebagai kudeta PKI, dengan memperhatikan yel-yel Laskar Merah yang menyebutkan “Hidoep Soviet” maka kudeta ini dikendalikan oleh PKI penentang Proklamasi.
Tentu pelakunya PKI Serikat Indonesia Baru (SIBAR) bikinan Van Der Plass di Australia yang dipimpinan oleh Sardjono dan J. poedjosoebroto.
Dalam Buku terbitan Pusjarah TNI yang ditulis oleh Saleh As’ad Djamhari dkk, dalam Komunisme di Indonesia Jilid I: Perkembangan Gerakan dan Pengkhianatan Komunisme di Indonesia (2009) yang mengatakan bahwa pemberontakan PKI yang terjadi di Cirebon murni bukan tanggungjawab Sardjono dan Mauto Darusman. Mereka menyatakan tidak bertanggungjawab.
Tindakan Joesoeph diaangap lancang, menyimpang dari strategi PKI hingga akhirnya Sardjono beserta kawan-kawannya kemudian membentuk panitia pembersihan PKI versi Joesoph dan dihadapkan ke mahkamah partai yang dihadiri oleh 60 orang tokoh komunis dan semua pembelaan dari Joesoph ditolak dan dinyatakan bersalah.
Dari peristiwa Cirebon ini kita melihat dua hal yang menonjol. Pertama adalah upaya PKI dalam membentuk pemerintahan daerah.
Kedua adalah sikap pimpinan PKI yang menolak dan menyangkal setiap aksi yang dilakukan oleh anggotannya apabila mengalami kegagalan.
Meski begitu, perjalanan pemberontakan PKI di Indonesia kemudian merambat ke wilayah lokal hingga skala nasional. Tentu tidak lepas dari berbagai konflik yang terjadi di negeri ini. (*)