MASKAPAI yang diberi amanah mengeksploitasi Indonesia itu mulai gonjang-ganjing di pergantian abad menjadi abad ke-19 itu. Maskapai milik kerajaan Belanda yang berdiri pada 20 Maret 1602 ini punya masalah yang begitu kompleks di tahun 1799.
Maskapai dagang Hindia Timur alias Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) ini dikenal sebagai pemonopoli rempah-rempah dari bumi nusantara. Mereka beli murah dari petani pribumi, lalu menjual dengan harga tinggi di Eropa.
Demi memperbesar keuntungan, agar tercapai Gold & Glory bagi Kerajaan Belanda, maka hak Oktroi pun diberikan kepada VOC di hari berdirinya. Maka, sejak hari itu VOC menjadi perpanjangan tangan kerajaan di Hindia Timur alias nusantara. VOC diizinkan mencetak mata uang sendiri—untuk memperlancar pembayaran barang dagangan. Mereka diberi wewenang memungut pajak di daerah yang mereka kuasai itu.
Baca Juga:Berburu Freemason di Kota Wali Cirebon (Bagian Kedua)Berburu Freemason di Kota Wali Cirebon (Bagian Kesatu)
Terkait urusan dengan kerajaan lain, termasuk kerajaan dari Eropa, mereka diberi kuasa untuk berhubungan diplomatik, membuat perjanjian dagang, memaklumkan perang, membuat perjanjian damai dan tak kalah penting adalah diperbolehkan membangun angkatan perang sendiri.
VOC seringkali mengedepankan cara damai untuk menjaga kepentingan monopoli rempah-rempahnya. Tak semua kerajaan mau tunduk dengan VOC. Di sinilah fungsinya angkatan perang.
Mataram dari Jawa Tengah, Gowa-Tallo dari Sulawesi Selatan, Ternate-Tidore dari Maluku, Banten, Palembang dan lainnya termasuk kerajaan-kerajaan yang pernah membangkang.VOC punya ilmu pengetahuan dan teknologi militer yang unggul. Setidaknya, VOC punya benteng kuat dan rapat, senjata api yang lebih memadai, serdadu-serdadu sewaan yang terampil serta sekutu-sekutu lokal yang mendukung VOC. Itulah kenapa banyak kerajaan-kerajaan lokal terpaksa tunduk pada VOC.
Selain itu, orang-orang Belanda VOC adalah orang-orang yang suka menerapkan politik belah bambu alias Devide et Impera, yang intinya: pecah belah dan jajahlah. Contohnya: Gowa-Tallo harus tunduk pada perjanjian Bongaya (1667) atau Mataram harus terpecah belah dengan perjanjian Giyanti (1755) atau Salatiga (1757).
Meski banyak perang dimenangkan, namun perang tetap butuh banyak biaya. Anggaran pertahanan alias dana perang ini pun sering jadi ladang korupsi mereka. Sudah memakan banyak biaya, banyaknya biaya yang diperlukan untuk perang-perang tersebut, ditambahkan lagi dana itu dibengkakan lagi, maka makin menguras kas VOC.
