CARUBAN NAGARI-Jumlah warga miskin berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) yang mencapai 227 ribu jiwa atau setara dengan 70 persen jumlah penduduk Kota Cirebon, tidak hanya mengagetkan Komisi III DPRD, namun juga Wali Kota Cirebon, H Nashrudin Azis.
Terlebih hal itu menjadi persoalan yang dikemukakan salah satu fraksi di DPRD Kota Cirebon, saat rapat paripurna yang mengagendakan pemandangan umumnya fraksi atas tiga raperda inisiatif Pemkot Cirebon.
Azis memastikan angka tersebut merupakan kesalahpahaman. Ia berkeyakinan, angka 227 ribu jiwa (setara 70 persen, red) tersebut, bukanlah jumlah data warga miskin di Kota Cirebon.
Baca Juga:Pemprov Jabar Evaluasi 46 Izin Pertambangan di Wilayah Cirebon RayaKomitmen di Lingkungan Pemkab Indramayu, Bupati Nina Agustina Tegaskan Jangan Coba-coba Korupsi
“Ternyata 70 persen itu pelaksanaan survei DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) bukan jumlah presentasi warga miskinnya,” kata Azis kepada awak media, usai menghadiri rapat paripurna di DPRD setempat, Senin (10/10/2022).
Azis mengakui, mendengar kabar berita tersebut seperti dirinya mendengar petir di siang bolong. Untuk itu, dirinya kembali menegaskan hal tersebut hanya kesalahanpahaman.
“Makanya saya seperti mendengar petir di siang bolong, malu dong kalau jumlah warga miskin kami mencapai 70 persen,” ujar Azis.
Ia memastikan, Pemkot Cirebon melalui Dinas Sosial fokus terhadap pendataan dan penanganan warga miskin. Hal itu agar, pendataan DTKS yang dilakukan tidak salah sasaran.
Diberitakan sebelumnya, jumlah warga miskin di Kota Cirebon yang mencapai 227 ribu jiwa, dipertanyakan anggota Komisi III DPRD setempat.
Pasalnya, jumlah warga miskin tersebut, dinilai terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Cirebon.
Terkait hal tersebut, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cirebon diminta untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali data jumlah warga miskin.
Baca Juga:Usia Hampir 500 Tahun, Wakil Bupati Indramayu Akui Adanya DisharmonisasiWaspadai Cuaca Ekstrim, BMKG Sebut Cirebon Daerah Berisiko Tinggi
Sebab, selama ini tidak ada pendataan tahunan lantaran anggaran yang terbatas.
“Dari jumlah itu berarti 70 persen warga Kota Cirebon masuk kategori miskin. Karena jumlah penduduk Kota Cirebon saja 336 ribu jiwa. Makanya kami ingin data yang akurat, agar program dinas berdasarkan data,” kata anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Andi Riyanto Lie, saat rapat kerja bersama Dinsos, Kamis (6/10/2022) malam.
Senada, anggota Komisi III lainnya, Fitrah Malik berharap, agar Dinsos Kota Cirebon bisa mengemas teknis pembaruan pendataan agar lebih akurat.