Di wilayah Jawa Barat terdapat lima syucokan, yaitu Syucokan Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, dan Cirebon. Sejak itu jabatan syucokan (residen) dipegang oleh orang Jepang. Beberapa di antarnya adalah Onokuchi, Matsui, Ichibangase, masing-masing sebagai residen untuk Banten, Priangan, dan Cirebon. Cirebonsyu dikepalai oleh Syucokan Ichibangase; wilayahnya meliputi kabupaten-kabupaten Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Majalengka. Sejak 1 Desember 1944 Ichibangase diganti oleh R.M.A.A. Suriatanubrata. Adapun para bupati yang memerintah Cirebonsyu waktu itu adalah:
- Di Kuningan: R. Umar Said (1940 – 1942) dan Rifai (1942 – 1945);
- Di Majalengka: R.M.A. Suriatanubrata (1922 – 1944) dan R.A. Umar Said (1944 –1945);
- Di Indramayu: R.A.A. M
“Kalau Cirebon masa Jepang hanya fokus pada kerja paksa dan militer. Bukan pada pembangunan kepemerintahan,” ujar Bondhan melanjutkan.
Pada masa Pendudukan Jepang, Cirebon memiliki status sebagai syu (keresidenan), sehingga ada Cirebon Syu (Keresidenan Cirebon); juga sebagai ken (kabupaten) dan seterusnya sampai pemerintahan yang lebih rendah (gun, son, dan ku).
Baca Juga:Quo Vadis Kraton KasepuhanMauna Loa, Gunung Api Terbesar di Dunia Meletus
Dengan status pemerintahan seperti itu menjadi isyarat betapa penting dan berartinya Cirebon pada masa Pendudukan Jepang. Dinamika sosial, ekonomi, politik, militer, dan sebagainya pasti banyak terjadi di wilayah ini.
Dan, saat kemerdekaan namanya Kotapradja Tjeribon. Kotapradja Tjeribon sendiri, pada tanggal 20 Mei 1962 dengan Walikotanya RSA Prabowo, yang memimpin dari 1960-1965. Visi misinya yaitu kota ini bebas dari buta huruf, dengan meresmikan program Kotapraja Tjirebon Bebas Dari Buta Huruf. Tekad dan semangat tersebut dituliskan dalam sebuah prasasti yang ditempel pada dinding depan Gedung Balaikota Cirebon di samping pintu masuk sisi selatan.
RSA Prabowo, Walikota ke 11 era Pemerintahan Republik Indonesia Orde Lama yang dulu disebut sebagai Walikota Kepala Daerah Kota Besar Cirebon pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno (Dok. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Cirebon Tahun 1960)
Kotapraja Tjirebon Bebas Dari Buta Huruf dilandasi oleh keprihatinan, karena pada waktu itu masyarakat Kota Tjirebon banyak yang belum dapat membaca dan menulis.
Relief Kotapradja Tjeribon