Oleh karena itu, para bupati dan pangreh praja (pegawai bumiputra) dinyatakan sebagai Volkshoofden, para pemimpin rakyat. Mereka ditempatkan di bawah pejabat Belanda yang disebut “saudara tua.”
Gebrakan itu membuat Daendels menaikkan seluruh gaji semua pegawai pemerintah, termasuk para bupati dan stafnya. Langkah itu sebagai bentuk memutus mata rantai pungutan liar (pungli). Suatu praktek yang telah hadir dari zaman kerajaan nusantara sedari abad 13.
Sebagaimana unggahan unggah oleh akun atas nama @mazzini_gsp, 7 Februari 2021. Utas tersebut ia unggah guna menjawab sebuah seorang warganet atas nama @teddyslfc yang menanyakan kebenaran dari sebuah gambar. Tulisan dari gambar tersebut adalah sebagai berikut:
https://twitter.com/mazzini_gsp/status/1358347840578232320?s=20
Baca Juga:Terungkap, Ini Penyebab Tol Cipali KM 122 AmblesBukan Tingginya Curah Hujan, Ini Penyebab Banjir di Wilayah Subang
Hal ini dikonfirmasi @mazzini_gsp sembari menambahkan bahwa upah yang diberikan Daendels sebesar 30 ribu ringgit. Argumen ini ia dasarkan pada pendapat Sejarawan Universitas Indonesia, Prof. Dr. Djoko Marihandono.
https://twitter.com/mazzini_gsp/status/1358348507896180742?s=20
Gebrakan lain Daendels dalam pemerintahannya, sang marsekal juga melarang penyogokan pejabat, memainkan timbangan harga komoditas, dan menerima hadiah. Bila nekat korupsi, mereka akan dianggap melakukan tindak pidana dan mendapat hukuman berat. Sebagai gambaran, pegawai yang melakukan korupsi aset-aset negara sebanyak 3.000 ringgit akan divonis dengan hukuman mati.
“Selama masa jabatannya yang tiga tahun lebih sedikit itu, Daendels berhasil mengurangi korupsi. la menimbulkan rasa takut di kalbu para pejabat dan pegawai karena sifat tabiatnya, yaitu pada zamannya ia betul-betul bersedia mengeksekusi (menghukum mati) pejabat yang korup. la mengembangkan sistem kontrol yang bagus sehingga tidak ada kesempatan bagi pejabat membelokkan duit ke dalam kantong mereka,” ungkap Rosihan Anwar dalam buku Sejarah Kecil “Petite Histoire” Indonesia (2009).
Sebagai bukti, Daendels tak segan-segan menghukum mati perwira andalannya untuk mempertahankan Maluku dari serangan Inggris, Kolonel JPF Filz. Sekalipun yang dilakukan Filz bukan korupsi secara langsung. Akan tetapi, tindakan Filz dianggap tak bertanggung jawab karena gagal menyematkan komoditas rempah-rempah milik negara pada 1810.
Pada saat itu, Filz memimpin pasukan gabungan Belanda, Jawa dan Madura mencapai 1.500 orang. Singkat cerita, pasukan Filz keok oleh 600 tentara Inggris dan India yang menyerang benteng Victoria.