CARUBAN NAGARI-Di mata orang-orang bumiputra, boleh jadi Marsekal Herman Willem Daendels adalah biangnya penjajah. Ia dikenal sebagai pelopor kerja rodi di Nusantara. Tapi di sisi lain, ia juga yang memodernisasi Hindia Belanda. Daendels membenahi carut marut pengelolaan negara bekas kongsi dagang VOC, utamanya soal korupsi yang ia perangi hingga menerapkan hukuman mati.
Mas Galak, panggilan Daendels bagi orang-orang melayu, memperoleh kekuasaan di Hindia Belanda berkat Napoleon Bonaparte, kaisar dari Prancis. Daendels, kata Napoleon dianggap sebagai kekuatan besar yang mampu mereformasi Nusantara.
Kiprah Mas Galak sebagai jenderal dalam memimpin legiun Batavia saat Revolusi Prancis jadi bukti. Lantaran itu, Napoleon memerintahkan adiknya, Louis (Lodewijk) Napoleon yang menjadi Raja Belanda untuk segera mengirim Daendels ke Jawa.
Baca Juga:Terungkap, Ini Penyebab Tol Cipali KM 122 AmblesBukan Tingginya Curah Hujan, Ini Penyebab Banjir di Wilayah Subang
“Tinggal satu pilihan saja bagi saya dan itu telah saya laksanakan, yakni memilih prinsip-prinsip yang teguh, lalu menerapkannya sesuai keadaan. Saya melakukan itu sejak semula agar langsung dapat mencegah dan memperbaiki semua tindakan salah, tanpa mengacaukan seluruh keadaan,” ungkap Daendels saat diutus ke Hindia-Belanda.
Raja Louis kemudian mengangkatnya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru pada 1808. Kepergian Daendels ke tanah harapan disusupi dua titah utama dari Raja Louis. Pertama, menyelamatkan Jawa dari serangan Inggris. Kedua, membenahi sistem administrasi di Jawa.
Sejarawan Ong Hok Ham dalam Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang (2018) mengungkapkan Daendels sejak awal sudah membuat gebarakan di Nusantara. Jejak VOC kemudian digantikan dengan negara modern bernama Hindia Belanda oleh Daendels.
“Daendels hendak menerapkan negara modern yang diciptakan napoleon di koloni Belanda. Negara modern ini mengenal batas-batas daerah, wilayah, hierarki kepegawaian, serta tindakan antikorupsi dan penyelewengan lain yang menjadi kezaliman pada zaman VOC. Korupsi di antara pejabat Belanda di koloni menjadi sasaran Daendels, yang lalu terkenal sebagai: Tuan Besar Guntur,” tulis Ong Hok Ham.
Dalam konsepsi Daendels, para bupati dinyatakan sebagai pegawai kolonial. Artinya, bagian dari aparat kekuasaan atau birokrasi Hindia Belanda. Namun Daendels mengerti keistimewaan bupati sebagai aparat tidak bisa disamakan dengan para pejabat Belanda.