CARUBAN NAGARI-Ong Hok Ham dalam buku Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong, bahwa para petani sering menjadi target penyelewangan oleh para penguasa. Sejarawan dari Universitas Indonesia Djoko Marihandono dalam jurnalnya Upaya Pemberantasan Korupsi di Hindia Timur, menyebutkan bahwa pada era VOC pejabat pemerintah tinggi (Hooge Regeering) banyak yang merangkap jabatan.
Permasalahan lain selain secara administrasi, mental pejabat Hindia Timur sangat lemah akibat gaji yang minim, sehingga mencari dana gelap lainnya. Akibatnya, gubernur jenderal di sidang Dewan Hindia (Raad van Indie) sering diserang oleh pemerintah Belanda karena sering menerima suap dan melakukan tindak korupsi.
Walaupun VOC sendiri, menurut The Archieve of The Dutch East India Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia (Jakarta) oleh Nationaal Archief The Hague bekerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia, sempat melakukan pemberantasan korupsi dengan membentuk komisi khusus (Hoge Commissie) yang bertugas memeriksa dan menyelesaikan skandal administrasi.
Baca Juga:Pelapor Novel Baswedan Ternyata Pernah Menipu Seorang Perempuan, Ini Pengakuan Raden Ajeng Nur LeilyNelayan Dimangsa Buaya di Sungai, Kakinya Terpotong Ada 32 Gigitan, Badannya Masih Dicari
Korupsi yang sering terjadi pada era VOC inilah yang mengakibatkan kongsi dagang terbesar di dunia tersebut bangkrut, dan sempat diejek publik sebagai Vergaan Onder Corruptie (hancur karena korupsi). Pengutusan Daendels tidak lain menurut Marihandono, selain memperbaiki juga memodernisasi administrasi Hindia Timur saat Belanda sendiri diduduki oleh kekuasaan Perancis pasca Revoluis Perancis.
Napoleon Bonaparte “Napoleon Bonaparte memerintahkan kepada Raja Belanda Louis Napoleon saat itu untuk mencari calon gubernur jenderal di Hindia Timur yang dapat menjaga martabat Prancis,” tulisnya. “Sebelum keberangkatannya ke pulau Jawa, Daendels menerima surat keputusan pengangkatan dirinya menjadi gubernur jenderal pada tanggal 28 Januari 1807.”
Sejarawan Bernard Hubertus Maria Vlekke, dalam Nusantara: A History of the East Indian Archipelago menyebutkan bahwa Gubernur Jenderal Daendels, meskipun mengembangkan taktik pencegahan tindak korupsi, tapi justru ialah yang secara terang-terangan menyalahgunakan jabatan.
Vlekke menulis, bahwa Daendels telah merampas berbagai aset pemerintah kolonial seperti rumah peristirahatan di Bogor yang ia jual kepada gubernur jenderal setelahnya, Janssens, dengan keuntungan sebesar f900.000.
Kelemahan Daendels dalam regulasi anti korupsinya juga disebutkan oleh Peter Carey dalam Daendels dan Ruang Suci Jawa, bahwa perubahan yang dibawanya menjadikan Hindia Timur sebagai rechstaat (negara hukum) hanya menguntungkan kolonial, bukan untuk pribumi.