CARUBAN NAGARI-Setelah Jepang menyerah pada Sekutu pada 14 Agustus 1945, Sekutu memerintahkan Jepang untuk menjaga status quo kekuasaan di Indonesia sampai kedatangan Sekutu ke Indonesia. Pada 16 September 1945, tentara Sekutu berlabuh di Tanjung Priok Jakarta. Tujuannya adalah melucuti dan memulangkan tentara Jepang serta membebaskan para tawanan perang.
Kedatangan Sekutu ternyata diboncengi tentara NICA Belanda yang ingin kembali menegakkan kekuasaan jajahannya di Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya ketegangan antara rakyat Indonesia yang sudah menyatakan kemerdekaan dengan Belanda yang menganggap Indonesia masih wilayah kekuasaan jajahannya
Pada akhir 1945 situasi kota Jakarta menjadi sangat kacau. Netherlands-Indies Civil Administration (NICA)-Belanda kembali membuka kantor di bawah kendali H.J van Mook, Belanda bersikeras menguasai ibu kota Republik Indonesia ini kembali.
Baca Juga:Riwayat Kebangkitan Freemason CirebonGemeentehuis: Balai Kota Cirebon Karya Joost Jacob Jiskot, Anggota Freemason
Tindakan penculikan dan upaya pembunuhan terhadap sejumlah pemimpin Republik yang baru seumur jagung kerap terjadi. Mobil Perdana Menteri Sutan Sjahrir, misalnya, pada 26 Desember 1945 dikejar segerombolan orang bersenjata yang menggunakan truk. Sjahrir nyaris saja terbunuh. Beruntung Polisi Militer Inggris yang sedang berpatroli datang menyelamatkan.
Dua hari setelah itu pada 28 Desember 1945, giliran Menteri Keamanan Rakyat Amir Sjarifuddin yang dicegat. Amir yang dalam perjalanan menuju rumah Bung Karno ditembak di depan Sekolah Tinggi Guru (sekarang Sekolah Tinggi Teologi Jakarta). Peluru meleset dan hanya mengenai mobil. Sebulan sebelumnya Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Mohammad Roem tertembak di bagian paha kiri.
Presiden Soekarno pun tidak luput dari gangguan ini, beberapa kali ia mendapat ancaman dan teror. Situasi Jakarta yang semakin memburuk dan tidak menentu membuat Presiden Soekarno menggelar rapat terbatas pada 1 Januari 1946 malam di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Dari hasil rapat terbatas, ada usulan mengendalikan Negara dari daerah. Saat itu Yogyakarta dipilih menjadi alternatif.
Pada saat yang hampir bersamaan tepatnya pada 2 Januari 1946 Sultan Hamengku Buwono IX mengirimkan kurir ke Jakarta dan menyarankan agar ibu kota Negara RI dipindah ke Yogyakarta.
Tawaran Sultan diterima oleh Soekarno. Presiden Soekarno pun menegaskan kembali apakah Yogyakarta sanggup menerima pemerintahan RI. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII menyanggupi permintaan Soekarno tersebut.