Berbeda dengan BO dan SI, IP memiliki keyakinan politik bahwa yang memberikan kekuatan terhadap gagasan Indonesia bukanlah kesatuan yang dibangun atas solidaritas etnis atau ras, keterikatan keagamaan, atau bahkan kedekatan geografis, melainkan rasa kesamaan pengalaman dan solidaritas khusus yang mengalir darinya (Elson, 2009).
Pengalaman sebagai rakyat yang sama-sama ditindas oleh kolonialisme menghadirkan rasa kesatuan yang belum pernah ada sebelumnya. Imperium penjajahan Belanda mau tidak mau harus diakui sebagai pendorong yang memunculkan imajinasi para anggota IP atas gagasan bangsa.
IP adalah organisasi pertama berasas nasional yang memproklamirkan kemerdekaan untuk bangsa Hindia. Organisasi ini menyatakan bahwa Hindia adalah tanah milik mereka, negara mereka, biarpun penciptaannya bukan dilakukan oleh mereka.
Baca Juga:Mengenang Perjuangan MA Sentot, Komandan Pasukan Setan CirebonTragedi Tragis di Balik Lahirnya May Day
Mereka mengimajinasikan bahwa konsep bangsa Hindia kelak tidak memiliki hierarki berdasarkan ras, budaya, agama, atau intelektualitas bagi kesatuan itu, tapi disatukan berdasarkan kesetaraan kemanusiaan sekuler.
Menurut Taufik Abdullah di dalam bukunya Indonesia: Towards Democracy (2009), gagasan IP mengenai bangsa Hindia bagaimanapun “terlalu idealistik dan terlalu modern pada masanya”. Meskipun demikian gagasan kebangsaan mereka menjadi pondasi yang siginifikan bagi perkembangan gagasan Indonesia modern di masa depan.
Gagasan IP jelas merupakan ancaman yang membahayakan bagi pemerintah kolonial. Menurut Harry Poeze dalam karyanya Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950 (2008), pemerintah Belanda menilai bahwa organisasi ini sudah bergerak terlalu jauh dengan propaganda menentang diskriminasi rasial dan berjuang demi Hindia yang mandiri, lepas dari negeri Belanda.
Oleh sebab itu, IP pun dilarang beroperasi pada Maret 1913. Sebagai gantinya Tjipto dan Soewardi mendirikan Comite Boemipoetra untuk mempropagandakan pembentukan parlemen Hindia dan dibentuknya partai-partai politik.
“Seandainya saya seorang Belanda, maka kiranya saya tak menyelenggarakan perayaan kemerdekaan di tanah yang penduduknya tak kita beri kemerdekaan … Berikanlah dulu kemerdekaan kepada bangsa terjajah itu, barulah kita merayakan kemerdekaan kita sendiri.
Pada 19 Juli 1913 Soewardi mengeluarkan pamflet politik yang kontroversial, yang ditulis hingga saat itu oleh seorang Indonesia, berjudul “Als ik eens Nederlander was” (Seandainya Saya Seorang Belanda) yang diterbitkan di surat kabar De Express. Tulisan satir ini berisi pengecaman terhadap perayaan kemerdekaan seratus tahun (1813-1913) Belanda yang akan diadakan di tanah jajahan Indonesia.