Tokoh pertama adalah Montesquieu (1659-1755) yang merumuskan konsep pembagian kekuasaan negara menjadi tiga. Konsep yang disebut Trias Politica itu membagi kekuasaan menjadi 3 otoritas, yakni Legislatif (penyusun undang-undang), Eksekutif (pelaksana undang-undang), serta Yudikatif (pengadilan untuk pelaku pelanggaran undang-undang).
Berikutnya ialah J.J. Rousseau (1712-1775) yang menyerukan kemerdekaan dan persamaan hak bagi semua tanpa terkecuali. Rousseau menulis buku Du Contract Social yang menjadi salah satu pondasi konsep demokrasi, termasuk doktrin kedaulatan rakyat.
Pemikir ketiga yang tidak kalah besar pengaruhnya di Prancis ialah Voltaire (1604-1778). Dia salah seorang yang paling getol mengkritik pemerintahan Louis XVI. Filsuf dari era Pencerahan ini sering menyuarakan pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia, kebebasan sipil, kebebasan beragama, dan penegakan keadilan hukum. Dia pun menjadi penyokong utama ide reformasi sosial di Prancis saat monarki absolut masih berkuasa.
Kronologi Revolusi Prancis: Timeline Peristiwa 1789-1799
Baca Juga:Revolusi Amerika dan Pengaruh Besarnya terhadap Demokrasi DuniaRuntuhnya Kerajaan Sunda, Dari Raja-Raja Bermasalah hingga Tekanan Pesisir Utara Jawa
Penyerbuan Penjara Bastille oleh massa rakyat di Paris pada 14 Juli 1789 bisa dibilang sebagai titik mula meletusnya Revolusi Prancis. Pada hari kerusuhan, penjara Bastille sebenarnya hanya dihuni 7 narapidana, dengan catatan kriminal biasa. Tujuan utama massa adalah merebut senjata serta meruntuhkan simbol kekuasaan monarki absolut di Prancis.
Rangkaian peristiwa berikutnya setelah penyerbuan Penjara Bastille semakin menegaskan bahwa monarki absolut di Prancis sudah mendekati ajal.
Menukil dari Britannica, berikut ini kronologi peristiwa Revolusi Prancis 1789-1799:
Februari 1787
Menteri Keuangan Kerajaan Prancis, Charles-Alexandre de Calonne mengumpulkan bangsawan dan perwakilan borjuasi guna membahas defisit keuangan negara. Calonne mengusulkan supaya pajak dikenakan pada golongan masyarakat pemilik hak istimewa.
Namun, usulan Calonne ditolak kelompok elite di Prancis. Sebaliknya, mereka memberi saran agar pertemuan Estates General, yang belum pernah terjadi sejak tahun 1614, digelar untuk membahas rencana kebijakan pajak baru dan solusi menangani krisis.
5 Mei 1789
Sidang Estates General (semacam parlemen) yang dihadiri oleh perwakilan dari golongan pertama, kedua, dan ketiga masyarakat Prancis berlangsung di Versailles. Namun, sidang berakhir dengan perpecahan.
Salah satu pemicunya ialah debat alot terkait mekanime pengambilan keputusan, yakni berdasar suara dari setiap anggota Estate atau ketiga golongan punya bobot suara yang sama.