Apalagi, fakta sejarah dan hukum yang disampaikan Sultan Sepuh Aloeda II Raden Rahardjo Djali merupakan keturunan langsung dan sah dari Sultan Sepuh XI Tadjoel Arifin Djamaluddin Aloeda Mohammad Samsudin Radjanataningrat, yang telah teruji kebenarannya dalam suatu produk hukum dapat menjadi rujukan sejarawan.
Suksesi Kepemimpinan
Dalam sejarahnya sejak kepemimpinan Kerajaan Islam Cirebon tidak bisa lepas dari tokoh Sunan Gunung Jati. Sebagai pemegang otoritas politik dan keagamaan, Sunan Gunung Jati nyatanya ditempatkan oleh pemeluk Islam pada posisi yang sangat terhormat. Kepemimpinannya secara umum dipandang kharismatik sekaligus menyebar hingga ke kelompok beragam tanpa menimbulkan konflik berarti.
Sampai dengan paruh kedua abad 17, melalui pemimpin Kerajaan Islam berikutnya, yakni Panembahan Ratu (Cicit Sunan Gunung Jati) kedaulatan kerajaan dan wibawa keagamaan Sunan Gunung Jati masih berdiri kokoh.
Baca Juga:Mauna Loa, Gunung Api Terbesar di Dunia MeletusMadinah Iman Wisata Bareng JMSI Bantu Warga Terdampak Gempa Cianjur
Tanda-tanda perubahan radikal terjadi sejak meninggalnya Panembahan Girilaya di Mataram. Sekaligus menandai berakhirnya kerajaan Islam Cirebon yang nantinya diikuti berbagai perubahan politik secara signifikan, utamanya persoalan perpecahan kerajaan. Memasuki akhir 1677, bertempat di Banten, ketiga putra Panembahan Girilaya (Pangeran Martawijaya, Pangeran Kertawijaya, dan Pangeran Wangsakerta) dilantik oleh Sultan Ageng Tirtayasa sebagai tiga penguasa Cirebon: (1) Pangeran Martawijaya sebagai Sultan Kasepuhan dengan gelar Sultan Muhamad Samsudin. (2) Pangeran Kartawijaya sebagaisultan Kanoman dengan gelar Sultan Muhamad Badridin, dan (3) Pangeran Wangsakertasebagai Panembahan Cirebon.
Hal ini berarti pada abad ke-17 Kerajaan Islam Cirebon pecah menjadi dua keraton dan satu peguron yang saling berdampingan yang berakibat pada, meski satu “Cirebon”, tanpa terasa para pangeran Cirebon pada waktu itu membentuk satu kesatuan yang lemah dan berdampak pada perubahan kewajiban, kekuasaan, hak, fungsi, serta mengancam stabilitas keseimbangan kekuasaan di Cirebon. Lokus yang paling mendesak dari persoalan ini adalah munculnya pemimpin-pemimin baru disertai dengan ketegangan yang tidak pernah sepenuhnya tercairkan. Yakni persoalan suksesi kekuasaan, perebutan pengaruh dan wibawa, serta hak-hak masing-masing pangeran mencakup wilayah atau tanah.
Catatan tentang konflik Keraton Kasepuhan menyebutkan dimulai dengan peristiwa meninggalnya Sultan Sepuh I yang disusul dengan pecahnya Kasepuhan menjadi Kasepuhan dan Kacerbonan yang berdiri sejak 1697 sampai dengan 1723 dengan Pangeran Aria Cerbon sebagai pemimpinnya. Konflik besar dan keruwetan di Kasepuhan lainnya terjadi pada masa Sultan Sepuh Shafiuddin Matangaji (1773-1778).